PRAMUKA.ID – Menurut saya, pendidikan antikorupsi tidak seharusnya hanya diberikan kepada orang yang sudah bekerja atau berada di lingkungan pemerintahan. Pendidikan antikorupsi justru perlu dikenalkan sejak dini melalui lingkungan keluarga, sekolah, organisasi, maupun kegiatan kepemudaan. Salah satu contoh yang menarik adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Banten bersama Forum Penyuluh Antikorupsi (FORPAK) Banten dan Kwartir Daerah Pramuka Provinsi Banten melalui kuliah umum pendidikan antikorupsi bagi anggota Pramuka. Kegiatan tersebut mengangkat tema “Membangun Budaya Antikorupsi untuk Mewujudkan Pramuka Berintegritas.”
Menurut saya, kegiatan tersebut menunjukkan bahwa Pramuka bukan hanya tempat untuk belajar tentang kedisiplinan, keterampilan, dan kerja sama, tetapi juga dapat menjadi ruang untuk membentuk karakter dan integritas. Pramuka memiliki anggota dari usia anak-anak hingga dewasa sehingga penanaman nilai antikorupsi dapat dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan tujuan pendidikan karakter, yaitu membentuk seseorang agar tidak hanya memiliki pengetahuan, tetapi juga mampu menerapkan nilai yang baik dalam kehidupan sehari-hari.
Pendidikan antikorupsi sering kali dipahami hanya sebatas pembahasan mengenai korupsi, suap, atau penyalahgunaan kekuasaan. Padahal, menurut saya, maknanya jauh lebih luas. Pendidikan antikorupsi adalah proses membangun kebiasaan untuk bersikap jujur, bertanggung jawab, disiplin, adil, dan dapat dipercaya. Dalam artikel tersebut juga disampaikan bahwa pendidikan antikorupsi tidak hanya membahas korupsi, tetapi juga gratifikasi, suap, dan benturan kepentingan.
Nilai-nilai tersebut sebenarnya sangat dekat dengan kehidupan seorang anggota Pramuka. Misalnya, ketika seorang anggota Pramuka diberi amanah menjadi bendahara kegiatan, ia harus mampu mengelola uang dengan jujur dan bertanggung jawab. Ketika mendapatkan tugas, ia harus menyelesaikannya tanpa mengambil hak orang lain. Ketika mengikuti kegiatan atau perlombaan, ia harus menjunjung tinggi kejujuran dan tidak melakukan kecurangan. Hal-hal sederhana seperti inilah yang menurut saya menjadi bentuk nyata pendidikan antikorupsi.
Saya juga melihat adanya hubungan yang kuat antara pendidikan antikorupsi dengan Dasa Darma Pramuka. Salah satu nilai yang relevan adalah sikap bertanggung jawab dan dapat dipercaya serta kesucian dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Dalam artikel Pemprov Banten, Ketua Kwarda Banten juga mengingatkan agar budaya antikorupsi ditanamkan sejak awal dan menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari anggota Pramuka.
Menurut saya, pesan tersebut sangat penting karena integritas tidak dapat dibentuk hanya melalui satu kegiatan atau satu kali penyuluhan. Integritas harus dibangun melalui kebiasaan yang dilakukan terus-menerus. Seseorang tidak bisa disebut berintegritas hanya karena mampu berbicara mengenai kejujuran, tetapi juga harus mampu menerapkan kejujuran ketika tidak ada orang yang mengawasi.
Dalam kehidupan organisasi, misalnya, nilai antikorupsi dapat diterapkan melalui transparansi dalam penggunaan dana kegiatan, pencatatan administrasi yang jelas, pembagian tugas yang adil, serta tidak menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan pribadi. Menurut saya, hal-hal seperti ini sangat penting karena organisasi kepemudaan merupakan tempat belajar sebelum seseorang terjun ke masyarakat yang lebih luas.
Pramuka juga memiliki peran strategis dalam membentuk generasi muda. Anggota Pramuka tidak hanya belajar secara teori, tetapi juga banyak mendapatkan pengalaman melalui kegiatan lapangan, kepanitiaan, musyawarah, dan kerja sama. Setiap pengalaman tersebut sebenarnya dapat menjadi sarana untuk melatih tanggung jawab dan kejujuran. Oleh karena itu, memasukkan pendidikan antikorupsi ke dalam kegiatan Pramuka merupakan langkah yang menurut saya relevan dengan pembentukan karakter generasi muda.
Selain itu, pendidikan antikorupsi juga memiliki kaitan dengan pendidikan kewarganegaraan. Sebagai warga negara, seseorang memiliki hak dan kewajiban untuk ikut menjaga kehidupan masyarakat agar berjalan dengan baik. Korupsi bukan hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga dapat mengurangi kepercayaan masyarakat dan menghambat tercapainya kesejahteraan bersama. Karena itu, membangun budaya antikorupsi sejak muda merupakan bagian dari upaya membentuk warga negara yang bertanggung jawab.
Menurut saya, kegiatan seperti yang dilakukan di Banten sebaiknya tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial. Nilai-nilai yang disampaikan dalam pendidikan antikorupsi harus diterapkan dalam kehidupan nyata. Setelah mendapatkan materi, anggota Pramuka dapat diajak untuk membuat gerakan sederhana, seperti kampanye kejujuran, transparansi keuangan kegiatan, gerakan anti-plagiarisme, disiplin dalam menjalankan tugas, serta berani melaporkan tindakan yang tidak sesuai dengan aturan melalui mekanisme yang tepat.
Pada akhirnya, saya berpendapat bahwa pemberantasan korupsi tidak hanya menjadi tugas pemerintah atau lembaga penegak hukum. Masyarakat, sekolah, organisasi kepemudaan, dan setiap individu memiliki peran dalam membangun budaya antikorupsi. Pramuka sebagai organisasi pendidikan nonformal memiliki kesempatan besar untuk menanamkan nilai tersebut sejak dini.
Bagi saya, menjadi Pramuka berintegritas bukan hanya tentang mengenakan seragam dan mengikuti kegiatan, tetapi juga tentang bagaimana nilai-nilai Pramuka diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kejujuran, tanggung jawab, disiplin, dan dapat dipercaya harus menjadi kebiasaan. Jika budaya tersebut berhasil ditanamkan sejak muda, maka pendidikan antikorupsi tidak berhenti sebagai teori, tetapi benar-benar menjadi karakter dalam kehidupan. Dari sinilah generasi muda dapat tumbuh menjadi warga negara yang berintegritas dan mampu memberikan kontribusi positif bagi masyarakat dan negara.
Pewarta: Aliya Rahma Ramadhani – Duta Humas kwarcab sukoharjo
